Jembrana, 13 Agustus 2026 – Tim Pendamping
Profesional (TPP) Kabupaten Jembrana kembali melaksanakan rapat koordinasi dan
penguatan kapasitas sebagai bagian dari agenda koordinasi bulanan dalam rangka
meningkatkan kualitas pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis, 13
Agustus 2026, bertempat di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,
mengusung tema
“Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
Profesional yang Dibutuhkan oleh Tenaga Pendamping untuk Meningkatkan
Keterampilan dan Pengetahuan.”
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Pendamping Lokal
Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Jembrana. Rakor juga dihadiri
oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD
PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana.
Rakor dibuka oleh Perbekel Desa Budeng selaku tuan
rumah. Dalam sambutannya, Perbekel menyampaikan apresiasi dan menyambut baik
dipilihnya Desa Budeng sebagai lokasi pelaksanaan rapat koordinasi TPP
Kabupaten Jembrana pada bulan Agustus 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan
yang baik bagi Desa Budeng untuk menerima dan menyambut para tenaga pendamping
desa dari seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
Dalam suasana penuh keakraban, Perbekel juga
memperkenalkan salah satu potensi unggulan Desa Budeng, yaitu jambu Budeng,
yang telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jembrana.
Namun, kegiatan rakor kali ini belum bertepatan dengan musim panen jambu Budeng
sehingga para peserta belum berkesempatan menikmati secara langsung hasil
unggulan tersebut.
Evaluasi dan Penguatan Pendampingan Desa
Dalam sesi koordinasi, Tenaga Ahli P3MD
menyampaikan sejumlah informasi, evaluasi, serta hal-hal strategis yang perlu
menjadi perhatian seluruh TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan di desa.
Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya pengawalan
terhadap setiap tahapan proses perencanaan pembangunan desa. Pendamping
diharapkan mampu memastikan agar proses perencanaan berjalan sesuai tahapan,
melibatkan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan dan potensi desa.
Selain aspek perencanaan, penguatan kapasitas
masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Tenaga pendamping
diharapkan terus mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola
potensi dan sumber daya desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Pengembangan usaha BUMDes juga menjadi salah satu
perhatian dalam evaluasi pendampingan. Pendamping diharapkan dapat memberikan
penguatan agar BUMDes mampu mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan masyarakat, memiliki tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat
nyata bagi perekonomian desa.
Hal lain yang turut ditekankan adalah pentingnya dokumentasi
kegiatan dan praktik-praktik baik pemanfaatan Dana Desa selama 10 tahun
terakhir. Dokumentasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya
merekam berbagai inovasi, pembelajaran, keberhasilan maupun pengalaman yang
dapat menjadi referensi bagi desa maupun tenaga pendamping dalam meningkatkan
kualitas pembangunan desa ke depan.
Evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja individual
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai bagian dari upaya menjaga
profesionalitas, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, serta memastikan
pendampingan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi desa dan
masyarakat.
Sinergi Pendampingan dengan Pemerintah Daerah
Perwakilan dari Dinas PMD PPPA-PPKB Kabupaten
Jembrana turut menyampaikan sejumlah informasi terkait arah kebijakan
pembangunan desa. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana
pengembangan sistem perencanaan desa yang terintegrasi dengan sistem
perencanaan daerah.
Integrasi sistem perencanaan tersebut diharapkan
dapat memperkuat keterhubungan antara kebutuhan dan perencanaan pembangunan di
tingkat desa dengan arah pembangunan daerah. Dalam konteks ini, TPP diharapkan
turut berperan dalam memberikan pendampingan dan penguatan kepada pemerintah
desa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem perencanaan tersebut.
Selain itu, Dinas PMD juga mengajak TPP untuk turut
membantu desa dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang
terbuka hijau (RTH) yang tersedia di masing-masing desa. RTH tidak hanya
memiliki fungsi ekologis, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi ruang publik
yang memiliki nilai sosial, ekonomi, edukasi maupun estetika bagi masyarakat.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Menjadi
Perhatian Bersama
Dalam rakor tersebut juga ditekankan bahwa
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan bagian penting yang
harus terus dilakukan. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan yang memadai akan lebih mampu memberikan pelayanan publik secara
optimal serta melaksanakan tata kelola pemerintahan desa secara baik.
Peningkatan kapasitas aparatur juga diharapkan
dapat berdampak pada semakin berkualitasnya perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa, termasuk dalam pemanfaatan
Dana Desa.Rakor dan penguatan kapasitas yang
dilakukan secara rutin, TPP Kabupaten Jembrana diharapkan semakin mampu
menjalankan perannya sebagai mitra strategis desa dalam mendorong pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk berbagi
pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, melakukan
evaluasi, serta memperkuat sinergi antara tenaga pendamping dan pemerintah
daerah. Dengan kapasitas pendamping yang terus diperkuat dan koordinasi yang
semakin baik, kualitas pendampingan di desa diharapkan semakin meningkat dan
mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya desa yang mandiri, berdaya
saing dan sejahtera.
Penulis
Ni Wayan Eka Weliantari
Pendamping Desa Kecamatan Mendoyo